BOGORISTIMEWA.com – Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan, Agustus 2025 justru meninggalkan catatan kelam dalam sejarah bangsa. Bulan yang seharusnya menjadi momentum kebangsaan, berubah menjadi bulan duka akibat tragedi yang merenggut nyawa rakyat.
Seperti diketahui, akhir Agustus kemarin, publik sangat terguncang atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang menjadi korban tindakan represif aparat saat mengamankan aksi demonstrasi di kawasan Jakarta.
Akibatnya, peristiwa ini bukan hanya melukai keluarga dan orang terdekatnya, melainkan menampar nurani bangsa yang kerap menyebut dirinya demokratis.
Bahkan, saat ini Affan seolah menjadi simbol nyata dari wajah politik yang gagal melindungi rakyatnya.
Pengamat dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi mengatakan bahwa saat ini banyak rakyat yang menyuarakan reformasi jilid II imbas demo besar-besaran terjadi yang telah memakan korban jiwa.
“Banyak fenomena-fenomena yang membuat rakyat marah, ada yang ngomong jijik dan maruk terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, legitimasi terhadap lembaga legislatif dipertanyakan oleh rakyat,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan saat menggelar diskusi di kawasan Cibinong, Kamis, (4/9/2025).
Pria yang akrab disapa Yus itu menilai, kondisi di Indonesia diperparah oleh sikap aparatur penegak hukum, seperti TNI dan Polri yang bersikap arogan terhadap rakyat.
“Banyak kejadian-kejadian polisi yang etikanya kurang sopan santun, refresifnya luar biasa, dan banyak oknum polisi yang bermain-main,” ucapnya.
Imbasnya, lanjut Yus, rakyat seolah seperti tidak punya tameng untuk melakukan kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah.
“Hari ini pemerintah mampu mengatasi Tiktok dengan berhenti live yang segitu besarnya, tapi mencari satu atau dua provokator tidak becus. Hal ini membuat keresahan di kalangan masyarakat bahwa pemerintah tidak serius menangani persoalan negara,” cetusnya.
Oleh karena itu, kata Yus, rakyat perlu terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
“Apa mungkin tunjangan DPR akan berubah kalau ga ada aksi? Apa iya begitu? Tapi faktanya begitu. Ini artinya harus diubah orangnya, mentalitasnya, dan karakternya harusnya saat ini,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Lima Indonesia, Ray Rangkuti menjelaskan bahwa kegaduhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini disebabkan oleh banyaknya pejabat yang doyan flexing.
“Pejabat yang doyan flexing saat kunjungan ke sana-sini, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Itu memang duit kunjungannya dari mana? Dari kita yang bayar pajak, pajaknya dari mana? Dari rokok yang selama ini kita beli dan kita hisap setiap hari,” kata Ray Rangkuti.
Lalu, tambah Ray, faktor lainnya yang membuat rakyat mendorong keras reformasi jilid II lantaran terjadinya kesenjangan politik di Indonesia.
“Kesenjangan politik karena nepotisme yang dibiarkan karena politik ini hanya milik keluarga, seperti kamu mau jadi ini itu, kamu ada keluarga di kalangan politik ya aman kamu bisa jadi apa yang kamu mau,” pungkasnya. (Erwin)
