BOGORISTIMEWA.com – IPB University menggelar International Conference on Blue Economy and Techno-Socio Environmental Innovation (INFLECTION) 2024 di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor (24/10/24). Konferensi ini membahas arah baru pengembangan ekonomi biru di tengah tantangan perubahan iklim global.
Kepala Lembaga Riset Internasional (LRI) Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (i-MAR) IPB University, Prof Luky Adrianto mengatakan INFLECTION 2024 ini menjadi ajang untuk menyatukan beragam ide dan keahlian dengan menghadirkan pembicara internasional, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai negara serta perwakilan pemerintah.
“Kami akan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana ekonomi biru berkontribusi dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), guna memastikan masa depan yang seimbang dan sejahtera bagi manusia dan lingkungan laut,” ujarnya.
Prof Luki berharap bahwa konferensi ini menjadi upaya percepatan untuk kemitraan baru, solusi inovatif, dan visi bersama untuk menciptakan ekonomi biru yang tangguh dan berkelanjutan.
“Bersama-sama, kita bisa memiliki kesempatan untuk mengelola dengan bijak dan melindungi sumber daya laut dan pesisir bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Staf Ahli Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Dr Leonardo AA Teguh Sambodo mengatakan, dalam beberapa tahun mendatang, negara-negara di dunia akan semakin menjaga sumber daya alam untuk dijadikan modal bagi ketahanan pangan.
Ia menyebut bahwa dampak perubahan iklim juga akan semakin meningkat di masa depan.
“Pengembangan ekonomi biru di panggung global semakin mendapatkan perhatian karena tiap negara mulai menyadari pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini termasuk negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Uni Eropa,” ujarnya.
Leonardo menambahkan, peran ekonomi biru dapat mengoptimalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan peluang ekonomi yang bernilai tambah.
“Ekonomi biru ini juga bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang,” tuturnya.
Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ir Suharyanto, MSc menjelaskan bahwa kebijakan penataan ruang laut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan di laut.
“Kebijakan ini didasari oleh kesadaran filosofis kebersamaan dan konsistensi dalam mengatasi ancaman perubahan iklim global, menjaga keberlanjutan ekosistem dan biota endemik di laut, serta menjalankan ekonomi biru secara berkesinambungan,” ucapnya. (**/ipb)
