Menu

Mode Gelap
JJB dan KNPI Kabupaten Bogor Bagikan 1.000 Paket Takjil di Gelora Pakansari Cibinong Bupati Rudy Susmanto Larang Seluruh ASN hingga Perangkat Desa Minta THR Pemkab Bogor Gelar Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas 2026 Dispora Segera Susun Kontingen Kabupaten Bogor Menuju Peparda VII Jabar 2026 Bupati Rudy Susmanto Resmikan 4 Layanan Baru di RSUD Bakti Pajajaran, Hadirkan DSA dan Kemoterapi Tebar Kebaikan di Bulan Suci, PLN UP3 Gunung Putri Santuni 41 Warga

Bogor Raya

INH Paparkan Solusi Tekan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor


					INH Paparkan Solusi Tekan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bogor Perbesar

BOGORISTIMEWA.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri merumuskan solusi pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Bogor.

Jika, di tingkat nasional angka kemiskinan mencapai 9,03 persen, di Kabupaten Bogor angka kemiskinan berada di angka 7,05 persen.

Presentase angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman memang dibawah rata-rata nasional, namun dilihat dari jumlah terbilang banyak karena jumlah total penduduk Kabupaten Bogor sekitar 5,6 juta jiwa.

Bachril Bakri mengatakan, dengan luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, tentunya potensi permasalahan sosial (kemiskinan) yang terjadi cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya.

Berdasarkan data dinas sosial Kabupaten Bogor, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024 tercatat sebanyak 2,7 juta orang.

“Sebagai upaya untuk menurunkan angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Pemkab Bogor memberikan bantuan secara langsung bagi 20 jenis PPKS pada tahun 2023, dan 13 jenis PPKS di tahun 2024 lalu,” kata Bachril, Sabtu (8/2/25).

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pola pemberian bantuan sosial kurang tepat hingga harus disamakan langkahnya atau konsolidas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Tak hanya perencanaan, pendataan dan pensasaran bantuan sosial kurang tepat hingga pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto meminta kami antara sesama Menteri melakukan langkah-langkah intergrasi dan menghilangkan ego sektoral baik antara Kementerian maupun dengan pemerintah daerah,” ungkap Saifullah Yusuf.

Manager Fundraising & IT International Networking For Humanitarian (INH) Andriono Hernandy meminta pemerintah harus memfasilitasi Non-Government Organization (NGO) sepertiINH untuk bekerjasama dgn beberapa sektor usaha seperti pabrik , perkantoran , rumah makan, cafe cafe hotel dan sektor usaha lain nya. 

“Jika pemerintah bisa menjembatani INH ke sektor sektor tersebut, kami akan menjadi garda terdepan untuk mengatasi problem kemiskinan baik di Kabupaten Bogor maupun nasional,” ujar Andriono Hernandy.

Andriono Hernandy menjelaskan, bahwa INH memiliki formula atau konsep yan akan dijalankan, yaitu gotong royong.

“INH akan mengajak para karyawan sektor tersebut dan masyarakat yamg ekonominya menengah atas untuk bergotong royong dengan mendonasikan sebagian hartanya untuk memberantas kemiskinan , kesenjangan sosial dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan rumah tidak layak huni,” jelasnya.

Dengan bergotong royong. Ia pun yakin kedepan tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi kesenjangan sosial, tidak ada lagi kemisikinan yang ada hanyalah kesejahteraan. (**) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

PLN UP3 Gunung Putri Percepat Layanan One Day Service, Dukung Ekspansi Industri di Bogor

20 Maret 2026 - 11:43 WIB

Lonjakan Kebutuhan Air Saat Lebaran Diantisipasi, Perumda Tirta Kahuripan Turunkan Ratusan Petugas

15 Maret 2026 - 22:32 WIB

JJB dan KNPI Kabupaten Bogor Bagikan 1.000 Paket Takjil di Gelora Pakansari Cibinong

12 Maret 2026 - 19:41 WIB

HUT ke-45, Tirta Kahuripan Layani 244.675 Pelanggan di Kabupaten Bogor

12 Maret 2026 - 00:47 WIB

Bupati Rudy Susmanto Larang Seluruh ASN hingga Perangkat Desa Minta THR

9 Maret 2026 - 08:37 WIB

Trending di Bogor Raya