BOGORISTIMEWA.com – Guna menciptakan desa di Kabupaten Bogor menjadi desa yang maju dan mandiri, Penjabat (Pj) Bupati Bogor Bachril Bakri, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2025 yang berlangsung di Kecamatan Megamendung pada Kamis (23/1/25).
Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor menargetkan 30 desa di tahun 2025 akan bertransformasi dari Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan status Kabupaten Bogor, dari Kabupaten Maju menjadi Kabupaten Mandiri, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Pj Bupati Bachril Bakri memberikan apresiasi terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran pemerintahan desa dalam mewujudkan Kabupaten Bogor yang lebih mandiri. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat dalam mencapai target tersebut.
Ia berharap melalui program ini, kita berharap bisa terus mempercepat pembangunan di desa-desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
“Ada 22 desa berkembang dan ada 30 desa maju untuk kita majukan menjadi mandiri. Desa-desa kita kini kondisi infrastrukturnya sudah memadai dan layak,” tuturnya.
Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab, menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya berupaya untuk menghilangkan status desa berkembang dan mengangkat desa-desa tersebut menjadi desa maju.
“Saat ini, hanya ada 22 desa yang masih memiliki status desa berkembang, yang akan ditargetkan untuk diubah pada tahun ini. Selain itu, Renaldi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kabupaten Bogor telah berhasil menghapuskan desa tertinggal,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya pembinaan kapasitas kepala desa melalui Program Sekolah Pemerintahan Desa. Pada periode 2020-2024, sebanyak 220 kepala desa telah lulus dari program ini, dan tahun ini, 70 kepala desa akan mengikuti pelatihan serupa di Fakultas Ekologi Manusia IPB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa, terutama dalam mengelola alokasi dana desa dan memperbaiki pelayanan publik di tingkat desa.
Katanya, saat ini terdapat 416 kepala desa, 1.248 kepala urusan, serta 1.248 kepala seksi tingkat desa di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus berkomitmen untuk memperkuat sistem jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta memberikan dukungan kepada RT/RW dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa.
“Diharapkan, melalui rakor ini, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dapat terus terjaga, dan target untuk menjadikan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Mandiri dapat tercapai dalam waktu yang tidak lama,” tandasnya.
Turut hadir berbagai jajaran pemerintah daerah, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala DP3AP2KB, Kabag Prokopim, serta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor. (**)
