BOGORISTIMEWA.com – Penggiat sosial asal Gunung Putri, Ramdani, menyoroti peran pemerintah dalam memfasilitasi organisasi maupun komunitas sosial yang lahir dari kebijakan negara.
Ia menilai, pekerja sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan kemanusiaan justru kerap berjalan tanpa dukungan memadai.
Menurut Ramdani, pemerintah sering kali hanya melahirkan kebijakan atau program yang membentuk organisasi sosial, tetapi setelah itu membiarkannya tanpa dukungan berkelanjutan.
“Semua organisasi sosial yang lahir dari kebijakan pemerintah seharusnya terperhatikan dan terfasilitasi secara maksimal. Jangan sampai sudah dibentuk, tapi tidak diberi gizi yang cukup untuk bergerak,” tegas Ramdani.
Selanjutnya Ia menegaskan, pekerja sosial yang menjadi bagian dari ekosistem kebijakan justru tidak merasakan manfaat serupa.
Padahal, menurutnya, dukungan seperti itu sangat vital agar pergerakan sosial tidak terhambat oleh persoalan operasional, transportasi, maupun kebutuhan dasar para relawan.
“Akhirnya banyak pergerakan sosial yang berjalan pincang, bahkan terkesan seperti calo-calo sosial. Mereka kekurangan bensin, operasional, dan dukungan logistik. Bagaimana bisa maksimal kalau yang melahirkan tidak memberi gizi?” sindirnya.
Lebih lanjut Ramdani menegaskan, ketika seseorang sudah terjun ke dunia sosial, motivasi utamanya harus berasal dari hati nurani dan kepedulian kemanusiaan, bukan semata urusan kerja formal.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memfasilitasi pekerja sosial yang lahir dari kebijakan negara.
“Kalau bicara sosial, ya bicara hati. Kalau tidak berangkat dari hati, pekerja sosial akan cepat lapar. Tapi di sisi lain, yang punya langkah strategis adalah pemerintah. Karena pekerja sosial ini lahir dari rahimnya pemerintah, maka mereka harus difasilitasi dan diberi gizi, supaya bisa terus bergerak untuk masyarakat,” pungkasnya. (Gus)
