BOGORISTIMEWA.com – Hari kedua Pelatihan Administrasi Pertanahan yang digelar oleh DPD KNPI Kabupaten Bogor di Damar Permata, Kecamatan Cileungsi, Jumat (17/10/2025), mendapatkan sambutan hangat dari para peserta.
Pelatihan yang mengusung format diskusi panel ini diikuti oleh 150 peserta yang merupakan perwakilan perangkat desa dan kelurahan dari tujuh kecamatan di wilayah timur Kabupaten Bogor.
Ketua Pelaksana kegiatan, Fahreza Anwar, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta sangat tinggi, terlebih karena metode diskusi panel memungkinkan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta.
“Alhamdulillah, pelatihan hari kedua ini juga mendapat respon sangat positif. Diskusi panel membuat suasana jadi lebih hidup, karena peserta bisa langsung menyampaikan persoalan di lapangan dan mendapat solusi dari para pemateri,” jelas Fahreza.
Menurutnya, wilayah timur Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada sejumlah persoalan terkait sengketa lahan, baik yang melibatkan warga maupun aset pemerintah. Dengan adanya pelatihan ini, perangkat desa diharapkan memahami prosedur administrasi pertanahan dan cara penyelesaiannya secara legal dan tepat.
“Pelatihan seperti ini memang sangat dibutuhkan. Banyak perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami mekanisme administrasi pertanahan, apalagi jika sudah menyangkut konflik atau tumpang tindih lahan,” tambahnya.
DPD KNPI Kabupaten Bogor sendiri menghadirkan narasumber dari Kementerian ATR/BPN dan DPKPP Kabupaten Bogor untuk memberi pemahaman mendalam terkait regulasi, pendataan, dan penyelesaian sengketa pertanahan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, menyatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai bagian dari kontribusi pemuda dalam pembangunan.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap perangkat desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor dapat menangani persoalan pertanahan dengan lebih profesional dan bijak. Ini langkah preventif agar tidak terjadi lagi konflik-konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Wahyudi juga menegaskan bahwa DPD KNPI siap membantu jika pemerintah desa maupun kabupaten memerlukan dukungan dalam hal konsultasi atau edukasi pertanahan.
“Kami memiliki kader-kader yang siap diterjunkan untuk memberi pendampingan, baik dalam bentuk edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat. KNPI hadir bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan, tapi juga sebagai mitra pembangunan daerah,” tutupnya.
