Bupati Bogor, Rudy Susmanto memimpin rapat ekspose Percepatan Pembangunan Dapur MBG, di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta, pada Selasa (11/11/25). (Dok. Pemkab Bogor)
BOGORISTIMEWA.com – Dalam rangka evaluasi perkembangan pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus merumuskan langkah percepatan agar program prioritas pemerintah pusat dapat berjalan optimal, Bupati Bogor, Rudy Susmanto menggelar Rapat Ekspose.
Adapun rapat ekspose tersebut terkait progres Percepatan Pembangunan Dapur MBG, rapat berlangsung di Pendopo Bupati, Ruang Soekarno Hatta, pada Selasa (11/11/25).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menekankan pentingnya tata kelola aset dan administrasi yang jelas agar percepatan pembangunan dapur MBG dapat terlaksana tanpa hambatan.
Rudy Susmanto menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor memiliki standar pembangunan dapur MBG yang tinggi, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat.
“Oleh karena itu, harus dijalankan dengan serius, administrasi lengkap, dan mekanisme penggunaan bahan yang tepat. Program ini merupakan prioritas Presiden dan harus diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Rudy.
Rudy juga menekankan perlunya percepatan sertifikasi layak fungsi untuk dapur MBG yang telah dibangun, serta inventarisasi lahan dan aset pemerintah daerah agar koordinasi dengan koperasi desa Merah Putih dan dapur MBG dapat berjalan optimal. Targetnya adalah seluruh siswa di Kabupaten Bogor dapat menerima manfaat MBG, dan pada tahap berikutnya program juga diperluas bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak stunting.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty menjelaskan, Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ari total 288 SPPG yang terdata per 3 November 2025, tercatat bahwa sekitar 195 SPPG atau 67% telah mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji (PKPSS). Pelatihan diikuti secara merata oleh seluruh karyawan SPPG, dengan rata-rata 47 pegawai per SPPG, sehingga Kabupaten Bogor berhasil melibatkan 100% pegawai yang terdaftar.
Kemudian, inspeksi Kesehatan Lingkungan, sebanyak 163 SPPG atau 56,5% telah dilakukan inspeksi langsung oleh petugas Puskesmas. Pemeriksaan mencakup kebersihan dapur, kualitas air, dan fasilitas penyajian makanan. Serta Pengujian Laboratorium, sebanyak 163 SPPG telah mengirimkan sampel makanan, alat makan, dan air ke Laboratorium Pengujian Daerah (LABKESDA) untuk memastikan standar higiene. Saat ini sebagian hasil pengujian masih menunggu keluarnya laporan laboratorium.
Sampai saat ini, 35 SPPG telah berhasil mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 12,6% dari total SPPG. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menghimbau seluruh SPPG dan pihak terkait untuk segera melengkapi persyaratan agar penerbitan SLHS dapat dilakukan secara maksimal.
“Proses ini merupakan bagian dari upaya mempercepat sertifikasi higiene sanitasi di seluruh SPPG Kabupaten Bogor, sehingga seluruh sekolah dapat memastikan kualitas pangan dan gizi yang layak bagi para peserta didik,” tandas Kadinkes. (**)
