BOGORISTIMEWA.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan kebijakan daerah melalui penerbitan surat edaran kepala daerah serta pembentukan peraturan daerah (Perda) yang dinilai dapat menjadi landasan hukum lebih kuat dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno, usai menerima audiensi sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari Forum Pesantren dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Bogor Raya di Gedung DPRD Kabupaten Bogor.
Dalam forum tersebut, berbagai masukan disampaikan terkait pentingnya langkah preventif yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, serta masyarakat secara luas. Wasto menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kesadaran bersama terhadap isu-isu sosial yang berkembang.
“Kita perlu langkah bersama yang terarah. Pemerintah daerah harus hadir sebagai penggerak, didukung seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah awal yang dinilai strategis adalah penerbitan surat edaran sebagai bentuk respons cepat pemerintah. Selanjutnya, regulasi yang lebih komprehensif melalui Perda dapat disusun agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Menurutnya, keberadaan Perda akan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program serta menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menjalankan upaya pembinaan dan edukasi di masyarakat.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti pentingnya peran lembaga keagamaan dan sosial seperti pesantren, DKM, hingga majelis taklim dalam memperkuat edukasi berbasis nilai-nilai moral dan sosial.
“Peran tokoh agama dan lembaga masyarakat sangat penting dalam membangun pemahaman yang tepat di tengah masyarakat,” jelasnya.
Audiensi tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya sinergi program antar perangkat daerah, peningkatan sosialisasi, serta penguatan peran komunitas dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor berharap, langkah-langkah yang dirumuskan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam menjaga ketertiban sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis berbagai tantangan sosial bisa dihadapi dengan baik,” pungkas Wasto.
