BOGORISTIMEWA.com – Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade) akan menggulirkan program “Ngantor di Desa” untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Hal itu diungkapkan Paslon Rudy Susmanto-Jaro Ade dalam debat kampanye kedua yang digelar oleh KPU Kabupaten Bogor di Gedung Metro TV, Kebon Jeruk, Jakarta Utara, pada Selasa (19/11/24).
Debat kedua dengan tema tata kelola pemerintah, kebudayaan dan lingkungan itu disiarkan secara langsung oleh Metro TV.
“Dimasa kepemimpinan kami, akan menjalankan program Bupati dan Wakil Bupati Ngantor di Desa. Hal itu dilakukan Supaya aspirasi masyarakat bisa terserap, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita bisa mengetahui apa potensi di desa dan apa kendala di desa,” kata Rudy Susmanto.
Dengan begitu, jelas Rudy Susmanto, maka Kepala Daerah bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh Desa dan masyarakat.
“Dengan Ngantor di Desa, kepala daerah mengetahui, intervensi pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di desa tersebut, apa yang harus kami laksanakan,” jelasnya.
Namun begitu, lanjut Rudy, segala program Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor yang baik dan sudah berjalan, akan disempurnakan dan dilanjutkan.
“Tentunya semua program Pemerintah Daerah yang sudah bagus, kita akan teruskan dan disempurnakan. Salahsatunya adalah Jumat keliling (Jumling), Rebo keliling (Boling) dan Subuh Keliling. Itu harus tetap dilaksanakan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Cawabup Bogor, Jaro Ade juga memberikan jawaban yang sama soal sistem menyerap aspirasi masyarakat dan menjamin terlaksananya demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurut Jaro Ade, dengan luasan Kabupaten Bogor yang memiliki 40 Kecamatan, 416 Desa dan 19 Kelurahan, maka tidak mungkin seorang kepala daerah bisa menyapa seluruh masyarakat.
Maka, selain Ngantor di Desa, program Digitalisasi Desa dan Lapor Pak menjadi solusi untuk menyerap semua aspirasi masyarakat.
“Untuk menyerap aspirasi masyarakat, kita akan membuat sistem yang akan langsung direspon oleh Dinas terkait bahkan Bupati dan Wakil Bupati, melalui digitalisasi desa. Karena semua tidak semua masyarakat bisa bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati, maka kami juga akan membuat sistem Lapor Pak,” jelas Jaro Ade. (**)
