BOGORISTIMEWA.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, secara resmi membuka Reform Corner 5.0 berupa sosialisasi Kota Bogor Melayani, Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas, Inklusif, dan Bebas Maladministrasi.
Acara berlangsung di Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel, Jalan Bogor Nirwana Residence, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (22/5/25).
Dalam sambutannya, Hanafi mengajak aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk berubah dan berbenah dengan mengevaluasi diri sendiri, sejauh mana dan sebesar apa kontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Aturan tinggal aturan kalau pelaksanaannya tidak bagus. Jadi, perubahan yang saya tekankan lebih kepada individu, dengan berusaha mengubah mindset pegawai. Kondisi dulu dengan sekarang berbeda, kita harus beradaptasi dengan kondisi dan regulasi yang ada,” ucapnya.
Sesuai regulasi, Pemkot Bogor, kata Hanafi, secara kontinu melakukan evaluasi internal terhadap tugas pokok sebagai pelayan masyarakat.
Di samping itu, ada evaluasi eksternal berdasarkan pandangan-pandangan aktual sesuai kondisi di lapangan oleh KemenPAN-RB dan Ombudsman RI maupun pihak lain yang bertugas memantau sejauh mana kebijakan publik dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.
Hanafi mengaku kondisi yang ada masih jauh dari kata sesuai dan maksimal. Kendati demikian, pelayanan dan evaluasi yang dilaksanakan diusahakan secara maksimal tanpa menunggu sarana dan prasarana yang representatif serta kondusif. Selain evaluasi, aparatur, juga dituntut untuk berinovasi sesuai dengan tupoksi.
“Harapan kita, tugas, tanggung jawab, dan amanah yang diberikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya diiringi dengan mental yang baik,” tegas Hanafi.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani, dalam laporannya menyebutkan Reform Corner 5.0 merupakan bagian dari komitmen Pemkot Bogor dalam memperkuat reformasi birokrasi, khususnya pada sektor pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Tim Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2025, yaitu terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Adapun tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara, dengan kepuasan dan keadilan sosial untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya aksesibilitas pelayanan yang adil dan setara, terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin.
Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menyusun standar pelayanan yang transparan, partisipatif, dan mudah dipahami masyarakat.
Evaluasi dilakukan secara berkala, lengkap dengan indikator serta upaya pencegahan potensi maladministrasi, dan pengembangan inovasi dalam pelayanan publik.
Selanjutnya, kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran sekaligus memperkuat sinergi secara internal maupun eksternal dengan berbagai pihak dalam upaya memperbaiki pelayanan publik di Kota Bogor. (Pegy)
