BOGORISTIMEWA.com – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) saat tak adanya Pemilu.
Hal itu diutarakan Yusfitriadi saat menggelar diskusi forum bertajuk tema ‘Agak Laen, KPU dan Bawaslu Habiskan Anggaran Negara’ di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor.
“Sampai dengan hari ini, mulai dari KPU RI, Kabupaten/Kota itu orang-orangnya masih menerima gaji setiap bulan. Padahal tahun 2025-2027 tidak ada penyelenggaraan Pemilu, terus kerjanya apa?,” ujar Yusfitriadi kepada wartawan, Kamis, (4/12/2025).
Selain KPU, kata dia, Bawaslu pun dinilai hanya menerima gaji buta saat tidak adanya penyelenggaraan Pemilu tahun 2025-2027.
“Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan Pemilu, sedangkan tahun 2025-2027 ga ada Pemilunya, tapi apa yang diawasi? Ga ada kan,” ucapnya.
“Bahkan, Bawaslu setiap bulan sama masih rutin nerima gaji dan dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda),” tambahnya.
Pria yang akrab disapa Yus itu menilai, saat ini KPU dan Bawaslu kerap menghabiskan anggaran dengan menggelar kegiatan seremoni hanya untuk terlihat bekerja.
“KPU hari ini masih aneh, rapat konsolidiasi serta masih buka workshop itu buat apa? Itu pastinya menggunakan anggaran yang cukup besar,” tuturnya.
“Kemudian Bawaslu yang punya program mengajar ke kampus-kampus, mereka belajar bahkan ada jurinya. Itu buat apa? Kalau ga ada kerjaan ya ga usah diada-adain lah,” sambungnya.
Oleh karena itu, Yus ingin hal tersebut menjadi pembahasan serius di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kaitan revisi Undang-undang Pemilu.
“Ini sebagai masukan ke DPR yang akan membahas revisi UU pemilu karena bukan anggaran yang kecil menggaji struktur penyelenggaraan Pemilu yang tidak ada Pemilunya,” pungkasnya. (Erwin)
