Menu

Mode Gelap
JJB dan KNPI Kabupaten Bogor Bagikan 1.000 Paket Takjil di Gelora Pakansari Cibinong Bupati Rudy Susmanto Larang Seluruh ASN hingga Perangkat Desa Minta THR Pemkab Bogor Gelar Forum Perempuan, Anak dan Disabilitas 2026 Dispora Segera Susun Kontingen Kabupaten Bogor Menuju Peparda VII Jabar 2026 Bupati Rudy Susmanto Resmikan 4 Layanan Baru di RSUD Bakti Pajajaran, Hadirkan DSA dan Kemoterapi Tebar Kebaikan di Bulan Suci, PLN UP3 Gunung Putri Santuni 41 Warga

Bogor Raya

Ciptakan Birokrasi Bersih dan Akuntabel, 171 ASN Setda Kota Bogor Tandatangani Zona Integritas

badge-check


					Ciptakan Birokrasi Bersih dan Akuntabel, 171 ASN Setda Kota Bogor Tandatangani Zona Integritas Perbesar

BOGORISTIMEWA.com – Sebanyak 171 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor menandatangani Zona Integritas pada apel rutin yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor, Senin (23/9/24).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kota Bogor, Eko Prabowo dalam arahannya menyampaikan pentingnya penerapan Zona Integritas (ZI) dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Eko menjelaskan bahwa penandatanganan Zona Integritas bukan hanya sebuah kewajiban formal, tetapi juga sebagai upaya menanamkan disiplin dalam setiap diri ASN. Terlebih lagi, nilai tertib diri sebagai fondasi utama dalam menciptakan ketertiban administrasi serta pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Kita menanamkan pada diri kita untuk tertib diri, tertib administrasi, dan tertib lingkungan,” jelas Eko.

Eko juga menyoroti pentingnya kekompakan di antara ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menurutnya, kekompakan merupakan modal utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

“Kekompakan adalah modal utama kita dalam melaksanakan tugas. Semua masalah bisa kita hadapi jika kita kompak,” imbuhnya.

Peringatan tegas juga disampaikan oleh Eko mengenai netralitas dalam menghadapi tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar ASN tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.

ASN harus mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) dari lima lembaga, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi ASN.

“Sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh ASN pada tahapan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran berat, dan sanksinya sangat tegas,” tegas Eko.

Di akhir, Penandatanganan Zona Integritas yang dilakukan oleh 171 ASN di lingkup Setda Kota Bogor diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan bebas dari korupsi. Melalui komitmen ini, ASN Setda Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjalankan tugas dengan integritas tinggi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

PLN UP3 Gunung Putri Percepat Layanan One Day Service, Dukung Ekspansi Industri di Bogor

20 Maret 2026 - 11:43 WIB

Lonjakan Kebutuhan Air Saat Lebaran Diantisipasi, Perumda Tirta Kahuripan Turunkan Ratusan Petugas

15 Maret 2026 - 22:32 WIB

JJB dan KNPI Kabupaten Bogor Bagikan 1.000 Paket Takjil di Gelora Pakansari Cibinong

12 Maret 2026 - 19:41 WIB

HUT ke-45, Tirta Kahuripan Layani 244.675 Pelanggan di Kabupaten Bogor

12 Maret 2026 - 00:47 WIB

Bupati Rudy Susmanto Larang Seluruh ASN hingga Perangkat Desa Minta THR

9 Maret 2026 - 08:37 WIB

Trending di Bogor Raya