BOGORISTIMEWA.com – Komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dalam memperkuat pembangunan dari tingkat desa kembali dibuktikan. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan menaikkan plafon bantuan keuangan desa yang sebelumnya maksimal Rp 1 miliar, kini ditingkatkan menjadi Rp 1,5 miliar per desa per tahun.
Kebijakan ini disiapkan melalui Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang sedang digodok bersama seluruh pemangku kepentingan.
Penyusunan Perbup tersebut dibahas dalam rapat konsolidasi dan persamaan persepsi, yang dipimpin langsung oleh Bupati Rudy di Ruang Rapat Bupati Bogor pada Jumat (3 Oktober 2025).
Rapat dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, seperti Sekretaris Daerah Asmin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD), Bappedalitbang, DPKPP, BKPSDM, DLH, Inspektorat, serta para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor.
Kenaikan anggaran ini bukan hanya soal nominal, melainkan perluasan ruang gerak desa dalam merancang program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, namun dalam Perbup yang tengah dirancang, Bupati Rudy membuka peluang untuk alokasi dana ke program non-infrastruktur.
“Kami ingin bantuan keuangan desa ini fleksibel, realistis, dan tepat sasaran. Bukan hanya soal jalan dan bangunan, tapi juga peningkatan kualitas manusia dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Rudy.
Beberapa program yang akan didorong dari sisi non-infrastruktur antara lain, minimal satu sarjana dari tiap desa setiap tahun, program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penguatan dan pembinaan UMKM desa, kegiatan sosial dan keagamaan skala lokal.
Perbedaan signifikan dalam proses penyusunan Perbup kali ini adalah keterlibatan langsung perwakilan desa dalam setiap tahapannya. Sebanyak 40 DPK Apdesi dari seluruh Kabupaten Bogor turut serta memberikan masukan, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan tiap desa secara spesifik.
“Kami tidak ingin desa hanya jadi pelaksana. Mereka harus punya suara dalam merancang kebijakan. Jangan sampai regulasi membatasi atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” tegas Rudy.
Lebih jauh, Rudy menekankan bahwa desa adalah titik awal dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten harus hadir sebagai mitra, bukan sekadar pemberi instruksi.
“Kalau ingin percepatan pembangunan, maka mulainya dari desa. Kepala desa, RT, dan RW adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” kata Rudy.
Langkah Bupati Rudy mendapatkan apresiasi dari Ketua Apdesi Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar. Ia menyebut keterlibatan kepala desa dalam penyusunan arah anggaran sebagai terobosan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Sudah dua periode saya menjabat kepala desa, baru kali ini kami benar-benar dilibatkan dari awal. Kami sangat mengapresiasi kebijakan Pak Bupati yang membuka ruang dialog ini,” ucap Azis. (**)
