BOGORISTIMEWA.com – Menghadapi tantangan defisit anggaran tahun 2026 dan tingginya angka pengangguran, Bupati Bogor Rudy Susmanto menekankan pentingnya efisiensi belanja wajib dan integrasi program antarperangkat daerah.
Ia juga menyoroti peran strategis Program Makan Bergizi (MBG) sebagai solusi konkret dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Dalam rapat koordinasi bersama perangkat daerah, Bupati Rudy mengidentifikasi empat tantangan utama yang diprediksi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Beberapa di antaranya adalah:
Pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, Pengalihan tanggung jawab iuran BPJS yang semula ditanggung provinsi, Ditiadakannya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru yang kini dibebankan kepada APBD.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi bagaimana kita bisa tetap mendorong ekonomi rakyat untuk tetap bergerak,” ujar Rudy.
Bupati Rudy meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengakhiri pola kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, dan beralih pada sistem integrasi berbasis klaster usaha.
“Berapa pun anggaran yang dikeluarkan, harus berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban,” tegasnya.
Sebagai contoh, Rudy mengilustrasikan skema kolaborasi lintas dinas:
-
Dinas Koperasi menggelar pelatihan pembuatan sepatu
-
Dinas Perindustrian menyediakan mesin dan bahan baku
-
Dinas Pendidikan dapat menyerap produk hasil pelatihan menjadi seragam sekolah
Rudy juga memaparkan mekanisme Program Makan Bergizi (MBG) yang akan digerakkan melalui 570 dapur MBG di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.
“Satu dapur bisa menyerap 50 pekerja. Kalau ada 570 dapur, kita bisa buka 28.500 lapangan kerja baru,” ungkapnya.
Tenaga kerja yang dimaksud mencakup juru masak, petugas kebersihan, hingga tim logistik. Selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, dapur MBG dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi lokal secara masif.
Dengan pendekatan kolaboratif dan terukur ini, Bupati Bogor berharap terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penurunan angka pengangguran secara signifikan di tengah keterbatasan fiskal daerah. (**)
