Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Bogor Raya

Menteri LH Prihatin TPPAS Lulut Nambo Mangkrak 10 Tahun, Dorong Operasional Penuh dalam 4 Bulan

badge-check

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq saat menyambangi TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. (Foto: Erwin) Perbesar

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq saat menyambangi TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor. (Foto: Erwin)

BOGORISTIMEWA.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq menyambangi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu, (20/8/25).

Dalam kunjungannya itu, Hanif mengaku prihatin dengan TPPAS Lulut Nambo yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov) karena tidak beroperasi hampir 10 tahun.

“Dengan Lulut Nambo tentu pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup sangat prihatin dengan tidak operasionalnya Lulut Nambo ini hampir selama 10 tahun lebih,” ujar Hanif Faisol Nurofiq kepada wartawan.

Menurut Hanif, TPPAS Lulut Nambo saat ini belum bisa beroperasi secara maksimal, lantaran baru mengelola 2.500 ton sampah per harinya.

“Padahal Lulut Nambo diproyeksikan mampu menangani penanganan sampah di empat Kabupaten/Kota lingkup sekitar Lulut Nambo ini,” ucapnya.

Hanif menuturkan, TPPAS Lulut Nambo agar segera memprioritaskan pengelolaan sampah anorganik untuk mengejar target produksi Refuse Derived Fuel (RDF).

“Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari Pemerintah Provinsi karena memang ini pemerintahan baru, kita harapkan segera dilakukan langkah-langkah percepatannya, seperti segera mengoperasionalkan teknologi RDF,” tuturnya.

“Kenapa RDF? Karena di sini ada dua industri semen (PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, dan PT Solusi Bangun Indonesia) yang relatif cukup besar untuk menyerap RDF tersebut,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hanif berharap 4 bulan ke depan TPPAS Lulut Nambo bisa beroperasi secara maksimal.

“Harapan saya dalam waktu yang tidak terlalu lama bangunan yang sudah ada segera dioperasionalkan karena sangat sederhana tinggal ganti-ganti mesin. Katakanlah waktu 3-4 bulan sudah selesai yang ada dioperasionalkan dulu,” ungkapnya.

Sekadar informasi, PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK saat ini telah menjalin kerja sama dalam penyediaan RDF dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan kontrak yang telah disepakati, PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK akan menerima pasokan RDF sebanyak 625 ton per hari dari TPST Bantargebang. (Erwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Berita Terkait

Tirta Kahuripan Apresiasi Pelanggan Setia di Hari Pelanggan Nasional 2026

22 Okt 2026 - 18:03 WIB

Tirta Kahuripan Apresiasi Pelanggan Setia di Hari Pelanggan Nasional 2026

Kasus Keracunan MBG Marak, Pemilik SPPG Kemang Ungkap Cara Kelola Dapur Sesuai SOP

26 Sep 2026 - 19:54 WIB

Kasus Keracunan MBG Marak, Pemilik SPPG Kemang Ungkap Cara Kelola Dapur Sesuai SOP

Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Dinonaktifkan, Kemenimipas Dalami Temuan Fasilitas Mewah

26 Sep 2026 - 19:41 WIB

Kalapas Cibinong dan 4 Pejabat Dinonaktifkan, Kemenimipas Dalami Temuan Fasilitas Mewah

Tirta Kahuripan Raih Sertifikat Halal untuk Jasa Pengolahan Air

25 Sep 2026 - 19:18 WIB

Tirta Kahuripan Raih Sertifikat Halal untuk Jasa Pengolahan Air

MyKahuripan Tampil Lebih Modern, Pelanggan Segera Dapatkan Reward dari Sistem Poin

21 Agu 2026 - 14:36 WIB

MyKahuripan Tampil Lebih Modern, Pelanggan Segera Dapatkan Reward dari Sistem Poin
Trending di Bogor Raya