BOGORISTIMEWA.com – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan, mulai 8 April 2025, Biskita Trans Pakuan Kota Bogor akan beroperasi kembali. Hal itu disampaikannya usai melakukan peninjauan kesiapan operasional Biskita.
“Setelah melalui proses yang cukup panjang, atas bantuan DPRD Kota Bogor serta pihak terkait lainnya, akhirnya kita bisa melakukan kontrak jasa untuk pelayanan Biskita Koridor I dan II Kota Bogor. Rencananya, Biskita akan kembali beroperasi mulai Selasa, 8 April 2025,” kata Dedie Rachim di Terminal Bubulak, Kota Bogor, Sabtu (5/4/25).
Dedie Rachim menambahkan, bahwa saat ini belum bisa memenuhi operasional di empat koridor yang ada. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan efisiensi anggaran. Namun demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama pihak terkait tengah mengupayakan solusinya.
Untuk Koridor I dan II, rencananya akan ada 17 armada dan 2 armada cadangan yang telah dicek dan dipersiapkan dengan pemeliharaan yang baik.
Tarif masih sama, yaitu Rp 4.000 atau sesuai tarif subsidi. Untuk metode pembayaran, kini ada tambahan opsi menggunakan QRIS.
Adapun jam operasional Biskita Trans Pakuan pada Koridor I dan II dimulai pukul 05.00 hingga pukul 21.00 WIB.
Sementara itu, untuk Koridor V dan VI, dijelaskan Dedie Rachim, masih dalam proses kajian karena bersifat non-subsidi, yang memerlukan waktu lebih lama. Untuk penetapan tarif, dibutuhkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
Dinas Perhubungan bersama pihak terkait, khususnya para operator, bekerja sama dan berupaya mencarikan tarif yang paling masuk akal, memadai, dan terjangkau oleh masyarakat untuk operasional Biskita di Koridor V dan VI yang non-subsidi.
Karenanya, Dedie Rachim meminta masyarakat Kota Bogor untuk bersabar.
“Pesan saya, walaupun non-subsidi, tarifnya harus tetap terjangkau. Tinggal nanti bagaimana efisiensi operasional, efektivitas penyelenggaraan Biskita di lapangan, dan tentunya harus tetap dibantu oleh Pemkot Bogor,” ujar Dedie Rachim.
Untuk kelanjutannya, Dedie Rachim menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran pada Perubahan APBD 2025 dan anggaran murni tahun 2026.
“Inilah wujud nyata uang rakyat kembali ke rakyat,” tutur Dedie Rachim. (**)
