Night Market Kota Bogor. (Ist)
BOGORISTIMEWA.com – Setelah menimbulkan berbagai permasalahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akhirnya menstop pelaksanaan Night Market di Alun-Alun, mulai Sabtu (1/2/25) lalu.
Padahal, sebelumnya kebijakan itu sempat diklaim sebagai salah satu cara jitu dalam menata pedagang kaki lima (PKL).
Pemberhentian program Night Market itupun menuai komentar dari Anggota Fraksi Aswaja DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (Gus M). Ia menyebut, tidak matangnya kajian yang dilakukan Pemkot Bogor menjadi salah satu penyebab faktor kegagalan program tersebut.
“Sejak awal, saya meyakini Pemkot Bogor belum melakukan kajian komprehensif untuk menerapkan program tersebut,” ucapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Komunitas Bogor Kaypang itu menyatakan, apabila Pemkot Bogor memang serius menata PKL, seharusnya mereka dimasukan ke dalam pasar, dengan memberikan harga sewa yang tidak memberatkan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
“Ada opsi lain, contoh di Pasar Merdeka, itu kan area parkirnya besar. Kenapa itu tak dibuatkan hanggar untuk menampung para PKL,” kata Gus M.
Ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya telah memprediksi akan terjadi kesemrawutan di kawasan tersebut saat Night Market dijalankan.
“Dari awal saya bilang, Pemkot Bogor harus pikirkan dampak legalisasi Night Market ini terhadap kelancaran lalu lintas di Jalan Dewi Sartika. Kemudian, apakah tidak menimbulkan masalah baru seperti semakin menjamurnya PKL dan potensi pungli,” katanya.
Apalagi, sambung dia, Jalan Dewi Sartika merupakan jalur aktif mobilisasi penumpang KRL commuter line yang aktivitasnya berlangsung hampir 24 jam. (Sep)
