BOGORISTIMEWA.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi yang akrab disapa Wanhay, menilai pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD menjadi langkah strategis dalam memperkuat kebijakan daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Tiga Raperda tersebut mencakup Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Pembangunan Ketahanan Keluarga, serta Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Minum.
Wanhay mengatakan, ketiga rancangan regulasi itu memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan kebutuhan penting masyarakat Kabupaten Bogor.
“Melalui tiga Raperda ini, DPRD ingin menghadirkan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjawab persoalan di tengah masyarakat. Mulai dari perlindungan masyarakat hukum adat, penguatan keluarga hingga pemenuhan kebutuhan air minum,” ujar Wanhay.
Ia menuturkan, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan aturan yang mampu memberikan perlindungan sosial dan menjamin pelayanan dasar masyarakat.
Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat karena keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi mendatang.
“Persoalan keluarga perlu mendapat perhatian serius. Ketahanan keluarga harus dibangun melalui berbagai aspek, termasuk pendidikan, sosial, perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat,” katanya.
Wanhay juga menilai pengaturan sistem pengelolaan air minum perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan air minum di Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Raperda perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat diharapkan mampu memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.
Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Kabupaten Bogor yang mengajukan tiga Raperda inisiatif tersebut dalam rapat paripurna, Jumat (16/10/2026).
Rudy menyebut, ketiga Raperda selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk menyempurnakan substansi maupun pasal-pasal di dalamnya.
Tahapan berikutnya, DPRD Kabupaten Bogor akan membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas masing-masing rancangan regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.












