BOGORISTIEWA.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto buka suara terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang mengharuskan siswa nakal masuk barak militer.
Menurut Rudy, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu memperhatikan karakteristik sosial kemasyarakatan di Bumi Tegar Beriman untuk menjalankan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tersebut.
“Kalau kita melihatnya nanti mengikuti arah kebijakan dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi,” ujar Rudy Susmanto kepada wartawan di Cibinong, Jumat, (2/5/25).
“Tetapi kita tetap mengedepankan aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Rudy menyebut, tiap wilayah di Jawa Barat memiliki karakteristik sosial yang berbeda-beda. Sehingga, Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan Purwakarta yang telah menerapkan kebijakan tersebut.
“Tiap wilayah tentu punya karakteristik masyarakat yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Sekadar informasi, maraknya kasus tawuran antar pelajar di tiap daerah membuat Pemprov Jabar mengeluarkan kebijakan wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah.
Nantinya, para pelajar yang bermasalah akan digembleng dengan pendidikan ala militer oleh TNI-Polri selama kurun waktu enam bulan.
Adapun, kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi maraknya tingkat kenakalan remaja. (Erwin)
