BOGORISTIMEWA.com – Menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks, Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah untuk membahas penataan kelembagaan tahun 2025 dan penyusunan awal Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (16/10/2025) di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor.
Dalam arahannya, Bupati Rudy menegaskan bahwa penataan kelembagaan bukan hanya sekadar restrukturisasi organisasi, melainkan bagian dari upaya peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, agar lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin birokrasi yang lincah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret,” ujar Rudy.
Bupati Rudy juga menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tekanan fiskal akibat sejumlah kebijakan pusat yang berimplikasi langsung terhadap keuangan daerah.
Beberapa tekanan fiskal utama yang disorot, antara lain:
Pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9%
Penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026
Pengurangan bantuan iuran BPJS dari Pemprov Jawa Barat
Kewajiban pembiayaan gaji guru P3K dari APBD, menggantikan skema BOS
“Situasi ini tidak bisa dianggap enteng. Kita harus solid, cepat merespon, dan fokus pada belanja yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Bupati Rudy meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menyusun program berdasarkan data yang valid dan terukur, guna memastikan prioritas anggaran tetap berpihak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, meskipun terjadi penurunan kapasitas fiskal.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran. RAPBD 2026 harus realistis, tapi juga tetap menjaga komitmen kita pada pembangunan,” pungkasnya.
Pemkab Bogor menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah melalui pendekatan efisiensi kelembagaan dan optimalisasi penggunaan anggaran, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal meski di tengah keterbatasan fiskal. (**)
