Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, Dr Yulina Eva Riany. (Ist)
BOGORISTIMEWA.com – Usulan menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) menuai kontroversi di tengah masyarakat. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, Dr Yulina Eva Riany, turut memberikan tanggapannya terhadap isu ini.
Menurut Dr Eva, kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
“Tindakan medis seperti vasektomi seharusnya bersifat sukarela, bukan paksaan, apalagi dijadikan prasyarat untuk menerima bantuan,” ujarnya melansir laman IPB, Senin (26/5/25).
Di samping itu, ia mengutarakan bahwa prinsip penggunaan alat kontrasepsi pun seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing pasangan.
Ia menegaskan pentingnya kembali kepada prinsip-prinsip keluarga dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya yang menyentuh ranah privat masyarakat. “Prinsip sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga harus menjadi landasan, yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr Eva menekankan perlunya mendorong tanggung jawab bersama dalam keluarga, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait program keluarga berencana. Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan negara seharusnya mendukung kesejahteraan keluarga tanpa mengabaikan hak-hak individu.
Ia menyoroti pentingnya pendidikan nilai-nilai keluarga sejak dini, baik melalui jalur formal maupun informal. “Keluarga adalah tempat bertumbuh, bukan beban. Menjadi orang tua adalah pilihan sadar yang bernilai luhur dan harus dipersiapkan dengan matang dan kolektif,” tambahnya.
Dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pertimbangan kebijakan, Dr Eva berharap masyarakat dapat menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara lebih bijak, serta tetap menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. (**)
