Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), ada berapa banyak pelatihan dalam waktu 1 tahun APBD berjalan. Tapi selesai pelatihan selesai semuanya dan outputnya tidak ada.
Kenapa harus ada integrasi antar program, contoh hal yang paling sederhana, Dispora melaksanakan program pelatihan Budidaya ikan lele. Misalnya ada 500 peserta pelatihan, tapi pada saat APBD nya disusun, maka Dinas Perikanan dan Peternakan pun menyusun program yang sama, yakni memberikan hibah kolam, bibit dan pakan ikan lele sebanyak 500 paket. Penerimanya siapa, wajib peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dispora.
“Selesai pelatihan, produknya diberikan, pembinanya diikuti selama beberapa bulan sampai panen, selesai panen, maka pelaku usaha yang dibutuhkan hanya satu, pemasarannya kemana. Disperindag melakukan penyusunan yang sama, membeli produknya,” jelasnya lagi.
Kalau Disperindag tidak bisa membeli produknya, maka Kabupaten Bogor punya badan usaha milik daerah (BUMD). Maka, setelah produk itu dibeli harus disalurkan kepada sektor yang membutuhkan produk dari hasil pelatihan tersebut, salahsatnya restoran.
“Disperindag atau BUMD tentu punya data, yang membutuhkan lele di Kabupaten Bogor berapa restoran Berapa Mall. Kalau ada perhatian yang lain contoh di Tamansari kita punya potensi industri UMKM sepatu, dengan peraturan yang sama,” jelas Rudy.
Jika hal itu bisa dilakukan, ada 10 saja integrasi program dan 1 program itu melibatkan 500 orang, maka sudah membuka 5 ribu lapangan pekerjaan baru. Kalau bicara pelatihan di Kabupaten Bogor jumlahnya tidak kurang dari 100 pelatihan.
“Dengan ada 100 program pelatihan yang terintegrasi dikali 500 peserta, maka ada kurang lebih sekitar 50 ribu lapangan pekerjaan,” kata Rudy
Oleh kaerna itu, jika dia terpilih menjadi kepala daerah dan APBD 2025 ditetapkan, akan berbicara terkait program integritas tadi untuk membuka 50 ribu wirausaha baru.
“Fungsinya dari mana, tadi adanya integrasi program, itu realistis. Kalau kita bicara membuka lapangan pekerjaan, tapi karyawannya sudah ada, gak mungkin pejabat baru kepala daerah baru dilantik, tiap tahun mereka bisa membawa 50 ribu lapangan pekerjaan baru,” tukas Rudy. (Jis)
