Ilustrasi sulitnya mencari pekerjaan. (Net)
BOGORISTIMEWA.com – Tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Menurut Pakar IPB University, Prof Alla Asmara, penyebab sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia sangat kompleks. Mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
“Perkembangan kondisi makroekonomi merupakan faktor fundamental yang memengaruhi penciptaan lapangan kerja,” ujar Prof Alla, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University.
Ia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, perekonomian nasional mengalami perlambatan dibandingkan kuartal pertama tahun 2024. Hal ini dipicu oleh penurunan belanja pemerintah dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini berdampak pada turunnya permintaan barang dan jasa di pasar.
“Akibatnya, sejumlah sektor usaha mengalami tekanan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujarnya.
Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia kerja dan ketersediaan lapangan kerja turut memperburuk kondisi. Setiap tahun, jutaan angkatan kerja baru masuk ke pasar. Akan tetapi, pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi. Ironisnya, ketika ada lowongan kerja, keahlian para pencari kerja sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
“Ini menyebabkan banyak posisi tetap kosong, sementara angka pengangguran tidak kunjung menurun,” tambah Prof Alla.
Perkembangan teknologi digital juga membawa dampak besar terhadap struktur lapangan kerja. Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi, namun sekaligus mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan manual dan berulang. Sektor-sektor seperti manufaktur, perbankan, dan ritel kini banyak mengadopsi otomatisasi dan layanan mandiri, yang berdampak pada berkurangnya keterlibatan tenaga kerja manusia.
“Jika transformasi digital ini tidak diimbangi dengan penciptaan jenis pekerjaan baru, seperti di bidang teknologi, digital marketing, atau ekonomi kreatif, maka angka pengangguran akan sulit untuk dikurangi. Karena itu, keterampilan digital masyarakat harus ditingkatkan,” tegasnya.
Kondisi pengangguran yang berkepanjangan, lanjutnya, berimplikasi langsung terhadap aspek sosial masyarakat. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber penghasilan utama, yang bisa berujung pada kemiskinan. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas.
“Tekanan ekonomi bisa mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas yang ilegal demi bertahan hidup. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan instabilitas sosial dan memperparah ketimpangan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Prof Alla, masalah pengangguran tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.
Ia merekomendasikan sejumlah strategi jangka panjang, antara lain merevisi regulasi yang menghambat daya saing dan penciptaan lapangan kerja, merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri, serta memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor ekonomi kreatif.
Selain itu, dukungan terhadap ekosistem startup, pengembangan kawasan industri baru baik di Jawa maupun luar Jawa, serta kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menghadapi disrupsi teknologi serta krisis ekonomi global.
“Jika kita tidak segera berbenah dan menyesuaikan diri dengan perubahan global, tantangan pengangguran akan semakin kompleks. Kita butuh kerja sama menyeluruh untuk membangun pasar kerja yang inklusif dan tangguh terhadap krisis,” pungkas Prof Alla. (**)
