Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bahas tindak lanjut penataan kawasan Puncak dengan Kementerian PUPR. (IST)
BOGORISTIMEWA.com – Usai dilakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Puncak, Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu segera membahas lebih lanjut penataan kawasan tersebut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Rapat koordinasi dilaksanakan di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR bersama Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Johannes Wahju Kusumosusanto, Rabu (3/7/24).
Hadir mendampingi Pj Bupati Bogor, Pj Sekretaris Daerah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Johannes Wahju Kusumosusanto menerangkan, rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi arahan Menteri PUPR terkait rencana penataan koridor Puncak.
“Menyepakati peran dan berbagai data terkini rencana penataan Koridor Puncak. Serta menyusun kesepakatan dan rencana tindak lanjut terkait rencana penataan Koridor Puncak,” terang Johannes.
Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bogor, menyampaikan terima kasih kepada Menteri PUPR bersama jajaran Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga yang hari ini menginisiasi dalam bentuk kick-off rapat penataan kawasan Puncak.
“Hal ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan 24 Juni 2024 lalu, yakni penertiban relokasi pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalur Puncak,” kata Asmawa.
Asmawa menjelaskan, rapat hari ini membahas hal-hal teknis pengembangan kawasan Puncak termasuk rest area yang ada di Gunung Mas. “Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui surat yang sudah dikirimkan, kita usulkan kepada pemerintah pusat, mengingat jalur puncak adalah jalan nasional maka perlu penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat,” ujar Asmawa.
“Yakni berupa jalur pedestrian, pelebaran jalan, pembangunan taman-taman, pengadaan lampu jalan atau PJU,” jelasnya menambahkan.
Asmawa melanjutkan, selain itu, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Rest Area Gunung Mas, pihaknya berharap ada penambahan beberapa spot di kawasan rest area tersebut. Di antaranya penambahan lahan parkir, pembukaan jalan yang mengarah ke kawasan wisata Gunung Mas, sarana prasarananya lainnya seperti toilet dan lain-lain yang memang masih dirasakan kurang.
“Sehingga dengan penambahan sarana prasarana tersebut, diharapkan maksud tujuan dari pembangunan rest area tersebut bisa terwujud. Mengingat kawasan Puncak merupakan kawasan destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat baik itu dari luar maupun dari Bogor,” ujar Asmawa.
Asmawa mengungkapkan, setelah rapat ini akan ditindaklanjuti beberapa kegiatan, pertama akan dilakukan pengecekan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya, terkait pengukuran lokasi atau lahan yang akan dilakukan pelebaran jalan, pembangunan taman, maupun pedestrian.
“Terutama di beberapa titik perlu dibangun pagar pengaman jalan, jadi secepatnya akan dilakukan tindak lanjut. Alhamdulillah Kementerian PUPR sendiri ternyata sudah ada program perencanaan untuk penataan kawasan Puncak itu sendiri,” ungkap Asmawa. (**)
